LAPORAN BULANAN

 

 

 

 

PELAKSANAAN TUGAS

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN 3R PEMBERDAYAAN

 

 

 

 

BULAN APRIL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA             :  MUHAMMAD MUAZ, A.MD

 

JABATAN       :  TFL 3R PEMBERDAYAAN

 

KABUPATEN  :  KARO

 

 

 

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

TA 2012

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.        Latar Belakang

Permasalahan persampahan merupakan hal yang krusial, bahkan permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah budaya karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan.  Meningkatnya masalah persampahan di Indonesia tidak terlepas dari laju urbanisasi yang cukup tinggi di mana tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di berbagai wilayah perkotaan. Permasalahan sampah menjadi sangat penting untuk ditangani terutama karena disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

  1. Adanya kesenjangan pelayanan persampahan, di mana tingkat pelayanan pengolahan sampah di Indonesia baru mencapai target 54%, sedangkan target dari MDGs (Millennium Development Goals) atau sasaran pembangunan millennium mencapai 70% di tahun 2015.
  2. Timbunan sampah di kota besar diperkirakan rata-rata mencapai >500 ton/hari, sedangkan untuk kota sedang dengan penduduk <500 jiwa/ha memproduksi rata-rata 100 – 300 ton/ha/hari.
  3. Timbulan sampah terus meningkat 2 – 4% per tahun tetapi tidak sebanding dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya pengurangan sampah.
  4. Peran kelembagaan, dalam hal ini peran operator maupun regulator tidak jelas.
  5. 5.     Masalah pembiayaan pengelolaan sampah yang terbatas, Operational & Maintenance yang kurang, dan biaya operasional (tipping fee) rendah.
  6. 6.     Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) masih merupakan pilihan utama pengelolaan sampah di Indonesia, di mana kondisi TPA di Indonesia sekitar 99% masih menggunakan sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) dan gas methane yang dihasilkan terlepas ke udara.
  7. 7.     Kebutuhan lahan TPA memicu kebutuhan pengelolaan TPA bersama secara regional.

Permasalahan persampahan yang mengemuka secara nasional didominasi oleh wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan TPA, sehingga dampaknya tidak saja terhadap pencemaran lingkungan dan timbulnya gesekan antar kota namun juga pernah menelan korban jiwa seperti yang terjadi pada 21 Februari 2005 yang dikenal dengan peristiwa Leuwi Gajah di Bandung yang menyebabkan 143 jiwa melayang akibat tertimbun sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang salah satu intinya adalah mewajibkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.  Pengurangan sampah yang dimaksud di sini meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Program pengurangan sampah yang telah dicanangkan tersebut, disebut juga dengan Program 3R, juga merupakan komitmen internasional yakni MDGs (Millennium Development Goals) atau sasaran pembangunan millennium menyebutkan target pengurangan sampah sebesar 70% sampai dengan tahun 2015.  Untuk mendukung tercapainya target tersebut, maka dibutuhkan pelaksana tugas di lapangan yang disebut juga dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengingat keberhasilan Program 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai sumber timbulan sampah.

Pengurangan sampah dengan 3R dan replikasi “best practice” memang bukan hal mudah untuk dilakukan karena akan sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah.  Untuk itu diperlukan berbagai upaya langsung maupun secara tidak langsung seperti:

  • Percontohan program.
  • Penyuluhan.
  • Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
  • Pendidikan/kampanye lingkungan.

1.2.        Kondisi Umum Persampahan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, saat ini di Kabupaten Karo pengelolaan sampah oleh sebahagian masyarakat diawali dengan pemilahan sampah dari sumber sampah dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering. Namun dalam proses akhir di TPA, sampah tersebut menyatu kembali baik basah maupun kering, hal ini dikarenakan di TPA tersebut belum memiliki fasilitas pemilah sampah.

Pengelolaan sampah di TPA Nang Belawan dilaksanakan dengan sistem sanitary landfill, namun dalam prakteknya masih dengan sistem open dumping.  Oleh karena itu, pada saat ini TPA Nang Belawan selain belum mempunyai tenaga pengelola yang profesional juga belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pola sanitary landfill seperti bulldozer, excavator, timbangan dan workshop serta kantor pengelola.

1.3.    Aspek-aspek Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Karo

  1. 1.     Aspek Teknis dan Operasional
  2. a.     Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Pengolahan sampah masih dilakukan secara individu, yaitu dengan melakukan pengumpulan di halaman rumah. Selain itu, kegiatan pengumpulan sampah juga dilakukan dengan memasukkan sampah ke kantong karung atau langsung membuang ke TPS.

Pemerintah Kabupaten Karo telah menyediakan tempat sampah di sepanjang jalan-jalan utama, pusat kota, fasilitas sosial, pasar, komplek perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

  1. b.     Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

Saat ini Kabupaten Karo telah memiliki satu unit Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang berlokasi di Nang Belawan wilayah Kecamatan Kabanjahe dengan luas areal ± 4 Ha. Namun kapasitas TPA tersebut terbatas, hanya mampu melayani sampah pada kawasan kota Kabanjahe dan Berastagi.  TPA ini masih berstatus lahan sewaan milik masyarakat dan akan berakhir pada tahun 2012.

  1. 2.     Aspek Landasan Hukum dan Peraturan

Landasan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Karo masih mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun mengenai retribusi sampah sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.  Adapun pembagian klasifikasi pengutipan retribusi sampah masyarakat dibedakan berdasarkan golongan yakni sebagai berikut:

  1. Rumah Tangga.
  2. Toko, Kantor, Rumah Makan & Restoran.
  3. Industri Perbengkelan & Pabrik.
  4. Pengusaha/Perusahaan Komersial.
  5. Penyewa Kios, Stand Meja & tempat berjualan lainnya di pasar.
  6. Pedagang sayur-sayuran & buah-buahan di pasar.
  7. Penjaja makanan, rokok, di luar kios.
  8. 3.     Aspek Institutional/Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, pengelolaan persampahan, khususnya yang menangani petugas kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo.

Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan persampahan saat ini masih terbatas pada kawasan dan Pasar Karo.  Sementara sampah-sampah pada ibukota kecamatan belum dikelola dengan baik dan masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai/lereng-lereng bukit.

  1. 4.     Aspek Peran Serta Masyarakat dan Gender dalam Pengelolaan Persampahan

Ditinjau dari aspek masyarakat sebagai penghasil sampah, ditemukan keengganan masyarakat untuk melakukan pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik.  Kalaupun ada kesadaran sebagian masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, di mana sampah organik yang umumnya terdiri dari sisa-sisa dapur dipisahkan dengan sampah non organik, namun belum ditunjang dengan wadah Tempat Penampungan Sementara (TPS) khusus untuk sampah-sampah yang telah dipilah sesuai kelompoknya. Di TPS, sampah masih bercampur antara organik dengan anorganik, dan Kabupaten Karo belum memiliki program pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).  Namun dalam kenyataannya, sampah yang telah dipilah tadi diangkut dengan truk yang tidak memiliki pemisah antara sampah-sampah yang telah dipilah tersebut.  Akhirnya sampah tersebut bercampur kembali untuk diangkut ke TPA.

Pemulung yang sering melakukan kegiatan pemungutan langsung memungut sampah di TPS yang ada dan sering kali tidak melakukan pemilahan sampah secara benar sehingga TPS menjadi lebih kotor karena sampah menjadi berserakan.

  1. 5.     Aspek Pembiayaan

Permasalahan di tingkat pemerintahan

  • Ø Perhatian terhadap pengelolaan persampahan masih belum memadai, baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD.  Secara umum, alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih di bawah 5% dari total anggaran APBD.  Rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang seadanya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
  • Ø belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
  • Ø Peraturan Daerah yang ada hanya mengenai retribusi sampah yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2006, di mana perlu dilakukan evaluasi untuk menguji tingkat kelayakannya.
  • Ø Tarif retribusi sampah belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan (klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan realisasi penarikan retribusi masih rendah, sehingga biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD.
  • Ø Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup serius, dan akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA.
  • Ø Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan, investasi dan operasi/pemeliharaan mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.
  • Ø Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah (Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2010) tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
  • Ø Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran dalam bidang persampahan.

Permasalahan di tingkat masyarakat

  • Ø Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang.  Hal ini jelas terlihat dari tingkat pencemaran saluran drainase, sungai dan irigasi yang dipenuhi oleh sampah dan masih banyak tumpukan sampah yang ditemui di luar tempat sampah.
  • Ø Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah.
  • Ø Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara sarana dan prasarana persampahan.
  • Ø Sebagian besar sampah di pasar nagari dibuang ke sungai atau ke tempat-tempat yang dilarang.

1.4.        Analisis Masalah Persampahan di Kabupaten Karo

Sampah adalah limbah padat atau sisa aktifitas manusia, baik organik maupun anorganik yang masih memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan.

Saat ini Kabupaten Karo telah memiliki satu unit Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang berlokasi di Nang Belawan Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan luas areal ± 4 Ha dengan kapasitas muatan ± 750.000.000 m2.  Di samping itu, Kabupaten Karo juga memiliki ± 72 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan kapasitas masing-masing ± 1,5 m3 yang lokasi penempatannya tersebar di kota Kabanjahe, kota Berastagi, dan ibukota kecamatan.  Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki 18 unit Bin Kontainer dengan kapasitas 6 m3 yang lokasi penempatannya juga tersebar di masing-masing ibukota kecamatan.

Produksi sampah untuk kota Kabanjahe rata-rata 305 m3 per hari, sedangkan untuk produksi sampah untuk kota Berastagi rata-rata 21,43 m3 per hari.

Produksi sampah di kota dan pasar Karo rata-rata 28 m3 per hari, di mana jumlah sampah terangkut adalah 12 m3 per hari atau 43% dari total sampah dengan intensitas pengangkutan 1 kali sehari oleh 2 unit dump truck.  Uraian timbulan dan jumlah sampah yang terangkut serta peralatan yang tersedia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Timbulan dan Jumlah Sampah yang terangkut/hari (m3/hari)

 

No

Tahun

Jumlah Timbulan Sampah (m3)

Jumlah Sampah yang Ditangani (m3)

Persentase

1

 

2006

124.968.00

93.726,00

75,00

2

2007

123.741,00

92.806,00

75,00

3

2008

146.975,00

110.231,00

75,00

4

2009

143.308,00

111.231,00

77,62

5

2010

148.368,00

111.276.00

75,00

Sumber:  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo  Tahun 2011

 

            Tabel Penghitungan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota

No.

Klasifikasi Kota

Satuan

Volume (L/Org/ Hari)

Berat (Kg/Org/Hari)

1.

Kota Sedang

2,75 – 3,25

0,70 – 0,80

2.

Kota Kecil

2,5 – 2,75

0,625 – 0,70

Sumber:  SNI S-1993-03

GRAFIK 3-1.

VOLUME TIMBULAN SAMPAH DAN SAMPAH TERANGKUT DI KABUPATEN KARO TAHUN 2006 S/D TAHUN 2010

Sumber-sumber sampah Kabupaten Karo

Sumber-sumber sampah di Kabupaten Karo antara lain berasal dari:

  1. Sampah jalan arteri dan kolektor sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain.  Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan, baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan.
  2. Sampah pasar/pertokoan

Sampah ini berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan.

  1. Sampah perkantoran

Jumlah sarana perkantoran yang ada di kabupaten ini memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas.

  1. Sampah sekolah

Jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas, dan lain-lain.

  1. Sampah terminal
  2. Sampah rumah sakit/puskesmas

Sampah yang berasal dari aktifitas, termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium.  Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3.

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan, jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2012 mencapai ± 350.960 jiwa, terdiri dari 259 Desa, dan 10 Kelurahan, sedangkan luas wilayah Kabupaten Karo mencapai 2.127,25 Km2.  Sedangkan untuk Kecamatan Merdeka memiliki luas wilayah 44,17 km2, terdiri dari 9 desa, dengan jumlah penduduk ± 13.310 jiwa, terdiri dari 3.441 rumah tangga, kepadatan penduduk tiap km2 mencapai 301,34, dan rata-rata jiwa per rumah tangga 3,87 jiwa.  Dari data tersebut dapat dihitung volume sampah yang ada di Kecamatan Merdeka adalah sebagai berikut:

  • Perhitungan Menggunakan Satuan Volume:

Jumlah Rumah Tangga x Volume sampah

3.441 x 2,5 L/Org/Hari = 8.602,5 L

 

  • Perhitungan Menggunakan Satuan Berat

Jumlah Rumah Tangga x Berat sampah

3.441 x 0,625 Kg/Org/Hari = 2.150,625 Kg

Jika dihitung berdasarkan kepadatan penduduk tiap Km2 di Kecamatan Merdeka, maka akan dihasilkan volume sampah sebagai berikut:

Kepadatan penduduk tiap km2 x volume sampah

301,34 Jiwa x 2,5 L/Org/Hari = 753,35 L

301,34 Jiwa x 0,625 Kg/Org/Hari = 188,3375 Kg

Jika dihitung berdasarkan rata-rata jiwa per rumah tangga yang ada di Kecamatan Merdeka, maka akan dihasilkan volume sampah sebagai berikut:

3,87 Jiwa x 2,5 L/Org/Hari = 9,675 L

3,87 Jiwa x 0,625 Kg/Org/Hari = 2,41875 Kg

1.5.        Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan 3R Pemberdayaan adalah memberikan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah secara benar, yang dimulai dari pemilahan sampah (sampah organik, anorganik, maupun B3), penggunaan/pemanfaatan kembali sampah, dan pengurangan sampah.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO

 

2.1.  Letak Geografis

Secara geografis daerah Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 400 – 1.600 m di atas permukaan laut dan merupakan daerah hulu sungai.  Luas administrasi wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 Km2 atau 212.725 Ha atau 2,97% dari luas Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan secara geografis terletak di antara 02°50’- 3°19’ Lintang Utara dan 97°55’ – 98°38’ Bujur Timur.  Wilayah Kabupaten Karo berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir.
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun.
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Ibukota Kabupaten Karo adalah Kabanjahe yang terletak sekitar 76 Km sebelah selatan kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara.

 

 

2.1.1  Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak zaman Belanda Kabupaten Karo sudah terkenal sebagai tempat peristirahatan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara. Objek-objek pariwisata di Kabupaten Karo berupa panorama yang indah di daerah pegunungan, air terjun, air panas, dan kebudayaan yang unik.

Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan dan bunga-bungaan, dan mata pencaharian penduduk yang utama adalah usaha pertanian pangan, hasil holtikultura, dan perkebunan rakyat.  Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99% dari luas Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, Sub Daerah Aliran Sungai Laubiang.

Potensi industri yang ada adalah industri kecil dan aneka industri yang mendukung pertanian dan pariwisata. Potensi sumber-sumber mineral dan pertambangan yang ada di Kabupaten Karo diduga cukup potensial namun masih memerlukan survei lapangan.

2.2.  Topografi

Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian terendah +140 m di atas permukaan laut (Paya lah-lah Mardingding) dan yang tertinggi adalah +2.451 m di atas permukaan  laut (Gunung Sinabung).  Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi Bukit Barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemukan banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.  Sebagian besar wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian +140 m – 1400 m di atas permukaan laut.

Pada wilayah Kabupaten Karo terdapat dua hulu daerah aliran sungai (DAS) yang besar yakni, sungai Wampu dan sungai Lawe Alas. Sungai Wampu bermuara ke Selat Sumatera, dan Sungai Renun (Lawe Alas) bermuara ke Lautan Hindia.

 

 

2.2.1.  Peta Topografi Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Iklim (Suhu, Musim, Angin, Curah Hujan)

            Tipe iklim di daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi Oldeman dengan bulan basah lebih dari tiga bulan dan bulan kering berkisar 2 – 3 bulan, atau A menurut Koppen dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 – 4.000 mm/tahun, di mana curah hujan terbesar terjadi pada bulan basah yaitu Agustus sampai dengan Januari dan Maret sampai dengan Mei.  Suhu udara rata-rata di Kabupaten Karo berkisar antara 16,4°C – 23,9°C, dengan kelembaban udara pada tahun 2010 rata-rata setinggi 84,66%, tersebar antara 61,8% – 87,8%.

Pada tahun 2010 ada sebanyak 155 hari jumlah hari hujan dengan rata-rata kecepatan angin 18,76 knot.  Arah angin terbagi dua arah/gerak, yaitu angin yang berhembus dari arah Barat kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan dari arah Timur dan Tenggara antara bulan April sampai dengan bulan September.

2.4.  Kependudukan

            Hasil sensus penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Karo berjumlah 283.713 jiwa.  Pada tahun 2010 sensus penduduk diperkirakan sebesar 350.960 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km2.  Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo tahun 2000 – 2010 adalah sebesar 2,15% per tahun.

 

 

 

2.4.1.  Sensus Penduduk Kabupaten Karo

Jumlah Desa, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk per Kecamatan
Number of Village, Total Area and Population by Sub District

2010

Kecamatan/Sub District

Luas

Wilayah/Area

(Km2)

Penduduk/Population

Kepadatan

Penduduk/Population Density

Tiap Km2

(1)

(2)

(3)

(4)

 

01.

Mardingding

267,11

17.062

63,88

02.

Laubaleng

252,60

17.713

70,12

03.

Tigabinanga

160,38

19.900

124,08

04.

Juhar

218,56

13.244

60,60

05.

Munte

125,64

19.686

156,69

06.

Kutabuluh

195,70

10.586

54,09

07.

Payung

47,24

10.837

229,40

08.

Tiganderket

86,76

13.178

151,89

09.

Simpang Empat

93,48

19.015

203,41

10.

Naman Teran

87,82

12.796

145,71

11.

Merdeka

44,17

13.310

301,34

12.

Kabanjahe

44,65

63.326

1418,28

13.

Berastagi

30,50

42.541

1394,79

14.

Tigapanah

186,84

29.319

156,92

15.

Dolat Rayat

32,25

8.296

257,24

16.

Merek

125,51

18.054

143,85

17.

Barusjahe

128,04

22.097

172,58

 

Jumlah/Total 2010

2.127,25

350.960

165,98

2009

2.127,25

370.619

174,22

2008

2.127,25

360.880

169,65

Sumber/Source: Sensus Penduduk 2010/ Population Census 2010

 

2.5.  Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Utara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara administratif terbagi atas tujuh belas kecamatan yaitu:

Kecamatan/
Sub District

Desa/
Village

Kelurahan/
Kelurahan

Luas Wilayah/
Area
 (Km2)

Penduduk/
Population

01.   Mardingding

12

0

267,11

17.062

02.   Laubaleng

15

0

252,60

17.713

03.   Tigabinanga

19

1

160,38

19.900

04.   Juhar

25

0

218,56

13.244

05.   Munte

22

0

125,64

19.686

06.   Kutabuluh

16

0

195,70

10.586

07.   Payung

8

0

47,24

10.837

08.   Tiganderket

17

0

86,76

13.178

09.   Simpang Empat

17

0

93,48

19.015

10.   Naman Teran

14

0

87,82

12.796

11.   Merdeka

9

0

44,17

13.310

12.   Kabanjahe

8

5

44,65

63.326

13.   Berastagi

6

4

30,50

42.541

14.   Tigapanah

26

0

186,84

29.319

15.   Dolat Rayat

7

0

32,25

8.296

16.   Merek

19

0

125,51

18.054

17.   Barusjahe

19

0

128,04

22.097

Jumlah/Total 2010

259

10

2.127,25

350.960