BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Asuransi

Hidup penuh dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itu perlu dipahami arti dari asuransi tersebut.  Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi.  Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada.  Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi.  Salah satu cara atau mengalihkan resiko yang ditanggung oleh orang atau perusahaan adalah dengan cara mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:177) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 yang dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang  tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut Prodjodikoro (1996:1) dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia menyatakan bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Menurut Soebagyo (1998) dalam situsnya http://www.wikipedia.org Asuransi atau  pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi.

Menurut Radiks Purba (1992) dalam situsnya http://www.wikipedia.org menyatakan bahwa, “Asuransi merupakan lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya (fortuitious event)”.

Sedangkan menurut Mark R. Green dalam situsnya http://www.wikipedia.org mengatakan bahwa “Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.”

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan di atas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1.   Pihak tertanggung (insured)

Merupakan orang yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur

2.   Pihak penanggung (insurer)

Merupakan orang yang berjanji membayarkan sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung, sekaligus atau berangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur yang tidak diketahui sebelumnya

3.   Adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung

4.   Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

5.   Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung

6.   Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berlaku efektif tanggal 11 Februari 1992.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah cukup besar, agar kemungkinan kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.1.1  Prinsip-prinsip dalam Asuransi atau Pertanggungan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan prinsip dasar asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau Dipertanggungkan (insurable interest)

Prinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan ini terkandung dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.  Dengan perkataan lain, menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan.

2. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan (utmost good faith) ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik.

3. Prinsip Indemnity

Prinsip indemnity terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  Menurut prinsip indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan.  Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.

4. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung

Prinsip subrogasi ini terkandung dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya.  Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud.

2.1.2  Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, di mana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis.

Polis asuransi atau pertanggungan merupakan isi dari perjanjian asuransi.  Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat:

1.   Hari pembentukan asuransi

2.   Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain

3.   Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin

4.   Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)

5.   Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung

6.   Mulai dan akhir tenggang waktu di mana diadakan jaminan oleh penanggung

7.   Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung

8.   Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak

2.1.3 Pengertian Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.  Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau  kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menurut Triandaru & Budisantosa (2008:182) menyatakan bahwa Polis Asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.  Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapat kekuatan secara hukum.  Dengan memiliki polis asuransi tersebut, maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.  Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggungjawabnya.  Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.  Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.

2.1.4 Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

  1. Hari dan tanggal pembuatan asuransi
  2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
  3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
  4. Jumlah yang diasuransikan
  5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
  6. Saat bahaya/evanemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
  7. Premi asuransi
  8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antar pihak

2.1.5 Pengertian Premi Asuransi

Menurut Triandaru & Budisantoso (2008:183) menyatakan bahwa Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.  Jumlah premi sangat tergantung pada faktor- faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan.  Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil.  Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.  Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi.  Jangka waktu pembayaran dapat dibayar secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

2.2  Jenis-jenis Asuransi

Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis asuransi di masyarakat, dalam manajemen resiko asuransi memungkinkan berbagi dan mentransfer resiko.  Hal ini merupakan cara terbaik untuk mengganti kerugian.  Kebanyakan orang tidak mengerti perbedaan mendasar pada jenis-jenis asuransi.  Padahal untuk menentukan program asuransi yang paling cocok dengan kebutuhan, harus dipahami jenis-jenis asuransi tersebut.

Asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

  1. Asuransi Tradisional
  2. Asuransi Non-Tradisional

Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan diberikan dalam berbagai bentuk polis.  Berikut ini penjelasan dari tiga jenis polis asuransi jiwa yang utama.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.

  1. 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole-life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan.

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberika manfaat polis yang dibayar pada saat tertanggung meninggal, atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi jiwa yang melindungi tertanggung hingga akhir usia, biasanya ditanggung sampai umur 99 tahun.  Berikut ini karakter produk asuransi jiwa berjangka yakni:

  1. Seluruh produk asuransi berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (policy term).
  2. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila:
  3. Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan.
  4. Polis masih inforce ketika tertanggung meninggal dunia.
  5. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi.  Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan pertanggungan selanjutnya.
  6. Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk sebuah rider (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis dasarnya tersebut.

Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka terdiri dari:

a)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap (level term insurance) yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut.

b)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun (decreasing term life insurance) yang memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan.

Asuransi jiwa berjangka biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Membutuhkan proteksi sementara

2.  Memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi

3.  Tertarik pada proteksi besar dan premi yang rendah

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole life insurance)

Karakteristik asuransi jiwa seumur hidup adalah:

a)  Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih inforce.

b)  Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk nilai tunai (cash value)

c)  Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (level premium rate) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung.

d)  Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku.

e)  Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polis jika sudah terbentuk.

Asuransi jiwa seumur hidup biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan

2.  Membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Karakteristik asuransi jiwa dwiguna adalah:

a)        Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan

b)        Memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup

c)         Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat

d)        Tarif premi biasanya tetap

Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.   Ingin mempersiapkan dana pensiun

2.   Ingin melakukan tabungan jangka pendek

3.   Ingin mempersiapkan dana pendidikan anak

2.3. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:178) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 menyatakan bahwa pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

a)     Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh penanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul.  Kalau resiko atau kerugian benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b)     Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar  ke dalam asuransi tersebut.  Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat perhitungan yang tidak merugikan kedua belah pihak.  Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c)     Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit

d)     Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.  Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

e)     Alat penyebar resiko

Resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f)      Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab seperti pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya.

2.4. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya terpenuhi.

2.4.1 Macam-macam Klaim

  1. Klaim meninggal dunia

Klaim meninggal dunia timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce).

  1. Klaim penebusan polis/nilai tunai

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

  1. Klaim habis kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).

  1. Klaim pengobatan

Klaim kecelakaan timbul akibat pemegang polis mendapat kecelakaan dan polisnya masih inforce.

  1. Klaim rawat inap dan rawat jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4.2 Penyebab Terjadinya Klaim

  1. Tertanggung meninggal dunia
  2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
  3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
    1. Tertanggung mendapat kecelakaan
    2. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan

2.4.3 Pengajuan Klaim Asuransi Perorangan/Individu

2.4.3.1 Klaim Meninggal Dunia

Sebelum membahas formulir dan dokumen yang diperlukan, terlebih dahulu mengetahui status almarhum yang meninggal dunia, apakah sebagai Tertanggung atau Pemegang Polis, karena formulir pengajuan klaim akan berbeda.  Berikut ini dijelaskan perbedaan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis.

  1. Tertanggung merupakan orang yang atas jiwanya diasuransikan, misalnya bapak Joko membeli polis untuk anaknya, maka dalam hal ini anaknya merupakan tertanggung.
  2. Pemegang Polis adalah orang yang mempunyai kepentingan atas jiwa tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengasuransikan tertanggung.

Jika yang meninggal dunia dalam hal ini adalah tertanggung, maka dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan peminjam.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kelahiran.

4.   Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.

5.   Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.

6.   Daftar pertanyaan klaim.

7.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dari Dokter, atau Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.

8.   Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran apabila pembayaran klaim diwakilkan oleh orang tua kandung.

9.   Surat Kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu, dan berhalangan.

10.   Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.

11.   Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila pemegang polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

12.   Fotokopi Kartu Identitas tertanggung dan ahli waris/pihak yang ditunjuk.

13.   Apabila pembayaran akan dikuasakan kepada suami/istri/orangtua/anak, harus menyerahkan surat kuasa disertai materai dari perusahaan asuransi jiwa.

14.   Apabila pemegang polis mendapat perlindungan asuransi lain, maka harus dilengkapi dengan pernyataan asuransi tersebut terhadap jumlah yang telah dibayar disertakan dengan salinan dokumen lengkap yang telah dilegalisir.

15.   Formulir Nomor Rekening Bank.

16.   Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat/Kematian dari Rumah Sakit/Dinas Kesehatan.

17.   Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis.

Catatan:

1.   Semua pertanyaan pada Formulir Klaim & Surat Keterangan Dokter harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas tanpa pembebanan kepada PT Prudential Life Assurance.

2.   Dokumen dan hasil pemeriksaan penunjang wajib dilampirkan.

3.   Pengajuan klaim dan pembayaran manfaat tidak dikenakan biaya apapun, kecuali yang termasuk dalam ketentuan polis.

4.   Berkas yang diajukan harus merupakan dokumen asli/legalisir oleh pihak yang berwenang oleh Staff Klaim Kantor Pusat di Jakarta.

5.   Semua dokumen yang telah lengkap dikirimkan ke Kantor Pusat Prudential Life Assurance, selambat-lambatnya diterima Prudential Life Assurance dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengajuan klaim dilakukan.

6.   Apabila pemegang polis dan atau peserta mengajukan dokumen klaim tidak secara lengkap, Prudential Life Assurance akan menganggap sebagai klaim yang diajukan.

7.   Prudential Life Assurance berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari rumah sakit dan atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan atau pelayanan lainnya yang diberikan kepada peserta.

8.   Prudential Life Assurance berhak melakukan penolakan klaim apabila terdapat informasi yang berbeda dari beberapa pihak yang terkait.

  1. Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.

10.   Apabila pemegang polis asuransi meninggal dunia tanpa diketahui penyebab kematian secara pasti, maka pembayaran atas manfaat asuransi dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima Prudential Life Assurance.

11.   Pembayaran manfaat asuransi dinyatakan batal demi hukum karena pemegang polis melakukan bunuh diri, dan atau perkelahian yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan kematian bagi pemegang polis.

2.4.3.2 Klaim Penebusan Polis

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.  Berikut ini merupakan prosedur pembayaran klaim penebusan polis sebagai berikut:

1.   Polis asli atau pengganti polis

2.   Kwitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh Prudential Life Assurance.

3.   Mengisi dan mengajukan surat pengajuan klaim.

4.   Bukti identitas diri (KTP, SIM) pemegang polis atau tertanggung.

2.4.3.3 Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).  Berikut ini prosedur pembayaran klaim habis kontrak sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Pengajuan Klaim.

4.   Fotokopi bukti pemegang polis.

Catatan:

Apabila polis asli atau pengganti polis hilang, maka pemegang polis harus membuat pernyataan polis hilang di atas kertas bermaterai cukup dan didukung Surat Keterangan Lapor dari Kepolisian.

2.4.3.4 Klaim Pengobatan Akibat Kecelakaan

Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih inforce. Berikut ini prosedur pembayaran klaim pengobatan akibat kecelakaan sebagai berikut:

1.   Surat Pengajuan Klaim

2.   Fotokopi sertifikat

3.   Fotokopi kwitansi pembayaran premi terakhir

4.   Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan

5.   Proses verbal dari Kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu lintas

2.4.3.5 Klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat penderita menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.  Berikut ini prosedur pembayaran klaim rawat inap dan rawat jalan sebagai berikut:

1.   Mencantumkan nomor kepesertaannya

2.   Semua bukti-buki biaya rawat inap dan rawat jalan

3.   Surat Keterangan dari rumah sakit yang merawat

4.   Laporan operasi bila dilakukan tindakan operasi dan termasuk rincian biaya operasi.

5.   Salinan resep

6.   Formulir Klaim Prudential Life Assurance diisi lengkap dengan data peserta dan ditandatangani oleh peserta

7.   Formulir Klaim tentang resume medis yang diisi lengkap dan jelas serta mencantumkan tanda tangan, nama jelas yang memberikan layanan kesehatan

8.   Salinan permintaan dari pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, rontgent, patologi anatomi dan lain-lain) berikut hasil salinan medisnya

Catatan:

Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.