Latest Entries »

Tadarus 2013

Khatam Al-Qur’an ke-I, 23 Juli 2013

Bab 3

BAB 3
KEGIATAN BULAN MARET 2012

Pada kegiatan bulan April ini Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan telah melakukan beberapa kegiatan sehingga tahapan-tahapan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga hasil kerja yang diharapkan dapat tercapai.
3.1. Melakukan administrasi ke lokasi
Tenaga Fasilitator Lapangan dengan didampingi oleh staf dari Satuan Kerja PPLP Dinas Tarukim Propinsi Sumatera Utara melakukan administrasi ke dinas terkait di Kabupaten Karo dengan menunjukkan surat penunjukan tugas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan ini memperoleh dukungan dengan dinas terkait setempat dan meningkatkan keterlibatan dinas terhadap kegiatan pendampingan pengelolaan sampah terpadu (TPS) 3R.
3.2. Membuat daftar panjang (Longlist)
Data calon lokasi diminta kepada dinas penanggung jawab terkait di Kabupaten Karo kemudian diisikan pada form yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah penyiapan administrasi ke lokasi dan koordinasi dengan dinas terkait Kabupaten Karo diselesaikan, maka dengan membawa surat perihal koordinasi lokasi kegiatan yang ditandatangani oleh kepala dinas terkait. Tenaga Fasilitator Lapangan dengan didampingi oleh staf dinas tarukim melakukan melalui survei langsung ke tempat-tempat calon lokasi.
3.3. Membuat hasil survei shortlist
Berdasarkan dari data yang dikumpulkan terhadap longlist calon lokasi 3R di Kabupaten Karo, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survei shortlist yang telah memenuhi persyaratan untuk dibangun TPS 3R terletak di kecamatan Merdeka, desa Gongsol.
3.4. Permasalahan
Beberapa kendala yang masih dihadapi Tenaga Fasilitator Lapangan, di antaranya:
1. Terlambatnya koordinasi dengan kantor dinas terkait, sehingga mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana.
2. Belum menentukan titik koordinat lokasi calon lokasi 3R.
3.5. Solusi
Mempercepat koordinasi dan menentukan titik koordinat calon lokasi dengan dinas terkait terutama untuk memperoleh daftar calon lokasi yang tepat untuk pembangunan TPS 3R.

LAPORAN BULANAN

 

 

 

 

PELAKSANAAN TUGAS

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN 3R PEMBERDAYAAN

 

 

 

 

BULAN APRIL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA             :  MUHAMMAD MUAZ, A.MD

 

JABATAN       :  TFL 3R PEMBERDAYAAN

 

KABUPATEN  :  KARO

 

 

 

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

TA 2012

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.        Latar Belakang

Permasalahan persampahan merupakan hal yang krusial, bahkan permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah budaya karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan.  Meningkatnya masalah persampahan di Indonesia tidak terlepas dari laju urbanisasi yang cukup tinggi di mana tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di berbagai wilayah perkotaan. Permasalahan sampah menjadi sangat penting untuk ditangani terutama karena disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

  1. Adanya kesenjangan pelayanan persampahan, di mana tingkat pelayanan pengolahan sampah di Indonesia baru mencapai target 54%, sedangkan target dari MDGs (Millennium Development Goals) atau sasaran pembangunan millennium mencapai 70% di tahun 2015.
  2. Timbunan sampah di kota besar diperkirakan rata-rata mencapai >500 ton/hari, sedangkan untuk kota sedang dengan penduduk <500 jiwa/ha memproduksi rata-rata 100 – 300 ton/ha/hari.
  3. Timbulan sampah terus meningkat 2 – 4% per tahun tetapi tidak sebanding dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya pengurangan sampah.
  4. Peran kelembagaan, dalam hal ini peran operator maupun regulator tidak jelas.
  5. 5.     Masalah pembiayaan pengelolaan sampah yang terbatas, Operational & Maintenance yang kurang, dan biaya operasional (tipping fee) rendah.
  6. 6.     Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) masih merupakan pilihan utama pengelolaan sampah di Indonesia, di mana kondisi TPA di Indonesia sekitar 99% masih menggunakan sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) dan gas methane yang dihasilkan terlepas ke udara.
  7. 7.     Kebutuhan lahan TPA memicu kebutuhan pengelolaan TPA bersama secara regional.

Permasalahan persampahan yang mengemuka secara nasional didominasi oleh wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan TPA, sehingga dampaknya tidak saja terhadap pencemaran lingkungan dan timbulnya gesekan antar kota namun juga pernah menelan korban jiwa seperti yang terjadi pada 21 Februari 2005 yang dikenal dengan peristiwa Leuwi Gajah di Bandung yang menyebabkan 143 jiwa melayang akibat tertimbun sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang salah satu intinya adalah mewajibkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.  Pengurangan sampah yang dimaksud di sini meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Program pengurangan sampah yang telah dicanangkan tersebut, disebut juga dengan Program 3R, juga merupakan komitmen internasional yakni MDGs (Millennium Development Goals) atau sasaran pembangunan millennium menyebutkan target pengurangan sampah sebesar 70% sampai dengan tahun 2015.  Untuk mendukung tercapainya target tersebut, maka dibutuhkan pelaksana tugas di lapangan yang disebut juga dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengingat keberhasilan Program 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai sumber timbulan sampah.

Pengurangan sampah dengan 3R dan replikasi “best practice” memang bukan hal mudah untuk dilakukan karena akan sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah.  Untuk itu diperlukan berbagai upaya langsung maupun secara tidak langsung seperti:

  • Percontohan program.
  • Penyuluhan.
  • Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
  • Pendidikan/kampanye lingkungan.

1.2.        Kondisi Umum Persampahan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, saat ini di Kabupaten Karo pengelolaan sampah oleh sebahagian masyarakat diawali dengan pemilahan sampah dari sumber sampah dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering. Namun dalam proses akhir di TPA, sampah tersebut menyatu kembali baik basah maupun kering, hal ini dikarenakan di TPA tersebut belum memiliki fasilitas pemilah sampah.

Pengelolaan sampah di TPA Nang Belawan dilaksanakan dengan sistem sanitary landfill, namun dalam prakteknya masih dengan sistem open dumping.  Oleh karena itu, pada saat ini TPA Nang Belawan selain belum mempunyai tenaga pengelola yang profesional juga belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pola sanitary landfill seperti bulldozer, excavator, timbangan dan workshop serta kantor pengelola.

1.3.    Aspek-aspek Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Karo

  1. 1.     Aspek Teknis dan Operasional
  2. a.     Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Pengolahan sampah masih dilakukan secara individu, yaitu dengan melakukan pengumpulan di halaman rumah. Selain itu, kegiatan pengumpulan sampah juga dilakukan dengan memasukkan sampah ke kantong karung atau langsung membuang ke TPS.

Pemerintah Kabupaten Karo telah menyediakan tempat sampah di sepanjang jalan-jalan utama, pusat kota, fasilitas sosial, pasar, komplek perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

  1. b.     Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

Saat ini Kabupaten Karo telah memiliki satu unit Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang berlokasi di Nang Belawan wilayah Kecamatan Kabanjahe dengan luas areal ± 4 Ha. Namun kapasitas TPA tersebut terbatas, hanya mampu melayani sampah pada kawasan kota Kabanjahe dan Berastagi.  TPA ini masih berstatus lahan sewaan milik masyarakat dan akan berakhir pada tahun 2012.

  1. 2.     Aspek Landasan Hukum dan Peraturan

Landasan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Karo masih mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun mengenai retribusi sampah sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.  Adapun pembagian klasifikasi pengutipan retribusi sampah masyarakat dibedakan berdasarkan golongan yakni sebagai berikut:

  1. Rumah Tangga.
  2. Toko, Kantor, Rumah Makan & Restoran.
  3. Industri Perbengkelan & Pabrik.
  4. Pengusaha/Perusahaan Komersial.
  5. Penyewa Kios, Stand Meja & tempat berjualan lainnya di pasar.
  6. Pedagang sayur-sayuran & buah-buahan di pasar.
  7. Penjaja makanan, rokok, di luar kios.
  8. 3.     Aspek Institutional/Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, pengelolaan persampahan, khususnya yang menangani petugas kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo.

Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan persampahan saat ini masih terbatas pada kawasan dan Pasar Karo.  Sementara sampah-sampah pada ibukota kecamatan belum dikelola dengan baik dan masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai/lereng-lereng bukit.

  1. 4.     Aspek Peran Serta Masyarakat dan Gender dalam Pengelolaan Persampahan

Ditinjau dari aspek masyarakat sebagai penghasil sampah, ditemukan keengganan masyarakat untuk melakukan pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik.  Kalaupun ada kesadaran sebagian masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, di mana sampah organik yang umumnya terdiri dari sisa-sisa dapur dipisahkan dengan sampah non organik, namun belum ditunjang dengan wadah Tempat Penampungan Sementara (TPS) khusus untuk sampah-sampah yang telah dipilah sesuai kelompoknya. Di TPS, sampah masih bercampur antara organik dengan anorganik, dan Kabupaten Karo belum memiliki program pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).  Namun dalam kenyataannya, sampah yang telah dipilah tadi diangkut dengan truk yang tidak memiliki pemisah antara sampah-sampah yang telah dipilah tersebut.  Akhirnya sampah tersebut bercampur kembali untuk diangkut ke TPA.

Pemulung yang sering melakukan kegiatan pemungutan langsung memungut sampah di TPS yang ada dan sering kali tidak melakukan pemilahan sampah secara benar sehingga TPS menjadi lebih kotor karena sampah menjadi berserakan.

  1. 5.     Aspek Pembiayaan

Permasalahan di tingkat pemerintahan

  • Ø Perhatian terhadap pengelolaan persampahan masih belum memadai, baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD.  Secara umum, alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih di bawah 5% dari total anggaran APBD.  Rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang seadanya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
  • Ø belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
  • Ø Peraturan Daerah yang ada hanya mengenai retribusi sampah yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2006, di mana perlu dilakukan evaluasi untuk menguji tingkat kelayakannya.
  • Ø Tarif retribusi sampah belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan (klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan realisasi penarikan retribusi masih rendah, sehingga biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD.
  • Ø Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup serius, dan akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA.
  • Ø Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan, investasi dan operasi/pemeliharaan mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.
  • Ø Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah (Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2010) tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
  • Ø Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran dalam bidang persampahan.

Permasalahan di tingkat masyarakat

  • Ø Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang.  Hal ini jelas terlihat dari tingkat pencemaran saluran drainase, sungai dan irigasi yang dipenuhi oleh sampah dan masih banyak tumpukan sampah yang ditemui di luar tempat sampah.
  • Ø Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah.
  • Ø Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara sarana dan prasarana persampahan.
  • Ø Sebagian besar sampah di pasar nagari dibuang ke sungai atau ke tempat-tempat yang dilarang.

1.4.        Analisis Masalah Persampahan di Kabupaten Karo

Sampah adalah limbah padat atau sisa aktifitas manusia, baik organik maupun anorganik yang masih memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan.

Saat ini Kabupaten Karo telah memiliki satu unit Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang berlokasi di Nang Belawan Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan luas areal ± 4 Ha dengan kapasitas muatan ± 750.000.000 m2.  Di samping itu, Kabupaten Karo juga memiliki ± 72 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan kapasitas masing-masing ± 1,5 m3 yang lokasi penempatannya tersebar di kota Kabanjahe, kota Berastagi, dan ibukota kecamatan.  Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki 18 unit Bin Kontainer dengan kapasitas 6 m3 yang lokasi penempatannya juga tersebar di masing-masing ibukota kecamatan.

Produksi sampah untuk kota Kabanjahe rata-rata 305 m3 per hari, sedangkan untuk produksi sampah untuk kota Berastagi rata-rata 21,43 m3 per hari.

Produksi sampah di kota dan pasar Karo rata-rata 28 m3 per hari, di mana jumlah sampah terangkut adalah 12 m3 per hari atau 43% dari total sampah dengan intensitas pengangkutan 1 kali sehari oleh 2 unit dump truck.  Uraian timbulan dan jumlah sampah yang terangkut serta peralatan yang tersedia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Timbulan dan Jumlah Sampah yang terangkut/hari (m3/hari)

 

No

Tahun

Jumlah Timbulan Sampah (m3)

Jumlah Sampah yang Ditangani (m3)

Persentase

1

 

2006

124.968.00

93.726,00

75,00

2

2007

123.741,00

92.806,00

75,00

3

2008

146.975,00

110.231,00

75,00

4

2009

143.308,00

111.231,00

77,62

5

2010

148.368,00

111.276.00

75,00

Sumber:  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo  Tahun 2011

 

            Tabel Penghitungan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota

No.

Klasifikasi Kota

Satuan

Volume (L/Org/ Hari)

Berat (Kg/Org/Hari)

1.

Kota Sedang

2,75 – 3,25

0,70 – 0,80

2.

Kota Kecil

2,5 – 2,75

0,625 – 0,70

Sumber:  SNI S-1993-03

GRAFIK 3-1.

VOLUME TIMBULAN SAMPAH DAN SAMPAH TERANGKUT DI KABUPATEN KARO TAHUN 2006 S/D TAHUN 2010

Sumber-sumber sampah Kabupaten Karo

Sumber-sumber sampah di Kabupaten Karo antara lain berasal dari:

  1. Sampah jalan arteri dan kolektor sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain.  Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan, baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan.
  2. Sampah pasar/pertokoan

Sampah ini berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan.

  1. Sampah perkantoran

Jumlah sarana perkantoran yang ada di kabupaten ini memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas.

  1. Sampah sekolah

Jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas, dan lain-lain.

  1. Sampah terminal
  2. Sampah rumah sakit/puskesmas

Sampah yang berasal dari aktifitas, termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium.  Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3.

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan, jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2012 mencapai ± 350.960 jiwa, terdiri dari 259 Desa, dan 10 Kelurahan, sedangkan luas wilayah Kabupaten Karo mencapai 2.127,25 Km2.  Sedangkan untuk Kecamatan Merdeka memiliki luas wilayah 44,17 km2, terdiri dari 9 desa, dengan jumlah penduduk ± 13.310 jiwa, terdiri dari 3.441 rumah tangga, kepadatan penduduk tiap km2 mencapai 301,34, dan rata-rata jiwa per rumah tangga 3,87 jiwa.  Dari data tersebut dapat dihitung volume sampah yang ada di Kecamatan Merdeka adalah sebagai berikut:

  • Perhitungan Menggunakan Satuan Volume:

Jumlah Rumah Tangga x Volume sampah

3.441 x 2,5 L/Org/Hari = 8.602,5 L

 

  • Perhitungan Menggunakan Satuan Berat

Jumlah Rumah Tangga x Berat sampah

3.441 x 0,625 Kg/Org/Hari = 2.150,625 Kg

Jika dihitung berdasarkan kepadatan penduduk tiap Km2 di Kecamatan Merdeka, maka akan dihasilkan volume sampah sebagai berikut:

Kepadatan penduduk tiap km2 x volume sampah

301,34 Jiwa x 2,5 L/Org/Hari = 753,35 L

301,34 Jiwa x 0,625 Kg/Org/Hari = 188,3375 Kg

Jika dihitung berdasarkan rata-rata jiwa per rumah tangga yang ada di Kecamatan Merdeka, maka akan dihasilkan volume sampah sebagai berikut:

3,87 Jiwa x 2,5 L/Org/Hari = 9,675 L

3,87 Jiwa x 0,625 Kg/Org/Hari = 2,41875 Kg

1.5.        Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan 3R Pemberdayaan adalah memberikan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah secara benar, yang dimulai dari pemilahan sampah (sampah organik, anorganik, maupun B3), penggunaan/pemanfaatan kembali sampah, dan pengurangan sampah.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO

 

2.1.  Letak Geografis

Secara geografis daerah Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 400 – 1.600 m di atas permukaan laut dan merupakan daerah hulu sungai.  Luas administrasi wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 Km2 atau 212.725 Ha atau 2,97% dari luas Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan secara geografis terletak di antara 02°50’- 3°19’ Lintang Utara dan 97°55’ – 98°38’ Bujur Timur.  Wilayah Kabupaten Karo berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir.
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun.
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Ibukota Kabupaten Karo adalah Kabanjahe yang terletak sekitar 76 Km sebelah selatan kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara.

 

 

2.1.1  Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak zaman Belanda Kabupaten Karo sudah terkenal sebagai tempat peristirahatan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara. Objek-objek pariwisata di Kabupaten Karo berupa panorama yang indah di daerah pegunungan, air terjun, air panas, dan kebudayaan yang unik.

Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan dan bunga-bungaan, dan mata pencaharian penduduk yang utama adalah usaha pertanian pangan, hasil holtikultura, dan perkebunan rakyat.  Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99% dari luas Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, Sub Daerah Aliran Sungai Laubiang.

Potensi industri yang ada adalah industri kecil dan aneka industri yang mendukung pertanian dan pariwisata. Potensi sumber-sumber mineral dan pertambangan yang ada di Kabupaten Karo diduga cukup potensial namun masih memerlukan survei lapangan.

2.2.  Topografi

Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian terendah +140 m di atas permukaan laut (Paya lah-lah Mardingding) dan yang tertinggi adalah +2.451 m di atas permukaan  laut (Gunung Sinabung).  Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi Bukit Barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemukan banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.  Sebagian besar wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian +140 m – 1400 m di atas permukaan laut.

Pada wilayah Kabupaten Karo terdapat dua hulu daerah aliran sungai (DAS) yang besar yakni, sungai Wampu dan sungai Lawe Alas. Sungai Wampu bermuara ke Selat Sumatera, dan Sungai Renun (Lawe Alas) bermuara ke Lautan Hindia.

 

 

2.2.1.  Peta Topografi Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Karo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Iklim (Suhu, Musim, Angin, Curah Hujan)

            Tipe iklim di daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi Oldeman dengan bulan basah lebih dari tiga bulan dan bulan kering berkisar 2 – 3 bulan, atau A menurut Koppen dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 – 4.000 mm/tahun, di mana curah hujan terbesar terjadi pada bulan basah yaitu Agustus sampai dengan Januari dan Maret sampai dengan Mei.  Suhu udara rata-rata di Kabupaten Karo berkisar antara 16,4°C – 23,9°C, dengan kelembaban udara pada tahun 2010 rata-rata setinggi 84,66%, tersebar antara 61,8% – 87,8%.

Pada tahun 2010 ada sebanyak 155 hari jumlah hari hujan dengan rata-rata kecepatan angin 18,76 knot.  Arah angin terbagi dua arah/gerak, yaitu angin yang berhembus dari arah Barat kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan dari arah Timur dan Tenggara antara bulan April sampai dengan bulan September.

2.4.  Kependudukan

            Hasil sensus penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Karo berjumlah 283.713 jiwa.  Pada tahun 2010 sensus penduduk diperkirakan sebesar 350.960 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km2.  Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo tahun 2000 – 2010 adalah sebesar 2,15% per tahun.

 

 

 

2.4.1.  Sensus Penduduk Kabupaten Karo

Jumlah Desa, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk per Kecamatan
Number of Village, Total Area and Population by Sub District

2010

Kecamatan/Sub District

Luas

Wilayah/Area

(Km2)

Penduduk/Population

Kepadatan

Penduduk/Population Density

Tiap Km2

(1)

(2)

(3)

(4)

 

01.

Mardingding

267,11

17.062

63,88

02.

Laubaleng

252,60

17.713

70,12

03.

Tigabinanga

160,38

19.900

124,08

04.

Juhar

218,56

13.244

60,60

05.

Munte

125,64

19.686

156,69

06.

Kutabuluh

195,70

10.586

54,09

07.

Payung

47,24

10.837

229,40

08.

Tiganderket

86,76

13.178

151,89

09.

Simpang Empat

93,48

19.015

203,41

10.

Naman Teran

87,82

12.796

145,71

11.

Merdeka

44,17

13.310

301,34

12.

Kabanjahe

44,65

63.326

1418,28

13.

Berastagi

30,50

42.541

1394,79

14.

Tigapanah

186,84

29.319

156,92

15.

Dolat Rayat

32,25

8.296

257,24

16.

Merek

125,51

18.054

143,85

17.

Barusjahe

128,04

22.097

172,58

 

Jumlah/Total 2010

2.127,25

350.960

165,98

2009

2.127,25

370.619

174,22

2008

2.127,25

360.880

169,65

Sumber/Source: Sensus Penduduk 2010/ Population Census 2010

 

2.5.  Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Utara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara administratif terbagi atas tujuh belas kecamatan yaitu:

Kecamatan/
Sub District

Desa/
Village

Kelurahan/
Kelurahan

Luas Wilayah/
Area
 (Km2)

Penduduk/
Population

01.   Mardingding

12

0

267,11

17.062

02.   Laubaleng

15

0

252,60

17.713

03.   Tigabinanga

19

1

160,38

19.900

04.   Juhar

25

0

218,56

13.244

05.   Munte

22

0

125,64

19.686

06.   Kutabuluh

16

0

195,70

10.586

07.   Payung

8

0

47,24

10.837

08.   Tiganderket

17

0

86,76

13.178

09.   Simpang Empat

17

0

93,48

19.015

10.   Naman Teran

14

0

87,82

12.796

11.   Merdeka

9

0

44,17

13.310

12.   Kabanjahe

8

5

44,65

63.326

13.   Berastagi

6

4

30,50

42.541

14.   Tigapanah

26

0

186,84

29.319

15.   Dolat Rayat

7

0

32,25

8.296

16.   Merek

19

0

125,51

18.054

17.   Barusjahe

19

0

128,04

22.097

Jumlah/Total 2010

259

10

2.127,25

350.960

 

 

Curriculum Vitae Muhammad Muaz

Medan, 27 Januari 2011

Kepada

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

PT MEDAN SUMBER ALAM SEMESTA

Jl. Alfalah No. 48 Kampung Baru

MEDAN

Hal:  Lamaran Kerja

Dengan hormat,

Bersama ini saya ingin mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Medan Sumber Alam Semesta sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan latar belakang pendidikan saya.   Oleh karena itu, saya merasa tertarik dalam mengajukan permohonan kerja sebagai di bagian Administrasi.

Saya adalah lulusan Politeknik Negeri Medan, Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis dengan IPK 3.01.  Saya mampu melaksanakan kompetensi-kompetensi dalam bidang administrasi, mampu mengoperasikan Ms. Office, dapat bekerja sama dalam tim maupun individu, jujur, disiplin serta memiliki motivasi kerja yang tinggi.  Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, serta adanya kemauan belajar dan bekerja lebih baik lagi, saya berkeyakinan dapat memberikan kontribusi berharga untuk PT Medan Sumber Alam Semesta.  Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, berikut ini saya lampirkan:

1. Curriculum Vitae                                           :  2 lembar

2. Fotokopi Ijazah Diploma III Politeknik:  1 lembar

3. Fotokopi Transkip Nilai Politeknik         :  1 lembar

4. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi :  1 lembar

5. Fotokopi KTP                                                   :  1 lembar

6. Fotokopi Ijazah SMA                                     :  1 lembar

7. Fotokopi Sertifikat TOEIC 2010               :  1 lembar

8. Pas foto 3×4 cm                                               :  2 lembar

Saya menyadari bahwa surat lamaran maupun curriculum vitae yang saya kirimkan ini tidak dapat menjelaskan kualifikasi saya secara mendalam.  Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya suatu kesempatan wawancara di mana saya dapat menjelaskan bagaimana potensi dalam diri saya, dan pelayanan yang saya berikan menjadi asset berharga bagi PT Medan Sumber Alam Semesta.  Saya bisa dihubungi pada nomor 08192015298.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Pimpinan PT Medan Sumber Alam Semesta, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Muaz



CURRICULUM VITAE


Data Pribadi

Nama                                    :  Muhammad Muaz

Tempat/Tanggal Lahir  :  Medan, 1 September 1989

Jenis Kelamin                   :  Laki-laki

Agama                                 :  Islam

Alamat                                :  Jl. Gaharu Gg. Amat Lama No. 13/28 Medan

Kelurahan    :  Gaharu

Kecamatan  :  Medan Timur

Kode Pos      :  20235

Kewarganegaraan          :  Indonesia

Status Perkawinan         :  Belum Menikah

Handphone                      :  08192015298, 087869990298

E-mail                                :  muaz_muhammad@rocketmail.com

Tinggi                                 :  165 cm

Berat                                   :  58 kg

 

Ringkasan

Saya memiliki pengalaman Praktek Kerja Lapangan selama 1 bulan di PT Prudential Life Assurance Kantor PRU Advance Medan, dan mampu melaksanakan kegiatan administrasi, mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).  Saya pernah mengikuti beberapa kegiatan organisasi, di antaranya sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) Politeknik Negeri Medan.

Latar Belakang Pendidikan

2007 – 2010    :  Politeknik Negeri Medan              Program Studi Administrasi Bisnis

Kampus USU Medan.                     Jurusan Administrasi Niaga

2004 – 2007    :  MAN 1 MEDAN                                 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2001 – 2004    :  SMP Negeri 37 Medan

1995 – 2001     :  SD YP Medan Putri

Organisasi

2007                   Unit Kegiatan Mahasiswa Islam     Politeknik Negeri Medan

Pengalaman

1. Praktek Kerja Lapangan di PT Prudential Life Assurance Kantor PRU Advance Medan selama 1 bulan dengan topik “Prosedur Pembayaran Klaim Nasabah Asuransi Jiwa PRU link Assurance Account.

2. Melaksanakan Event “Speech & Singing Contest” yang diadakan oleh mahasiswa/i Politeknik Negeri Medan, Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi 3 (three), yang diadakan mulai tanggal 12-13 Februari 2010.

Kursus dan Seminar

  1. Kursus singkat “Table Manner di Emerald Garden International Hotel.
  2. Pelatihan “Sikap Positif, Etika, Komunikasi Efektif, Motivasi dan Produktifitas Kerja pola 4 jam yang diselenggarakan oleh Biro Psikologi Marsha Puntadewa.
  3. Workshop Kearsipan “Meningkatkan Kompetensi Dalam Bidang Kearsipan Secara Manual Dan Elektronik” di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Medan.
  4. Kursus Bahasa Inggris di Gemilang Education Center Medan.
  5. Seminar Kewirausahaan yang diadakan oleh Telkomsel.

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Muhammad Muaz

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata “Resiko” dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Resiko  merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi.  Berbagai macam resiko, seperti resiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, resiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika resiko-resiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal.  Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama bahwa tujuan perusahaan adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif organisasi.

Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi.  Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.  Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko (risk).  Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja.  Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam bisnis pada masa kini.

Secara umum resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan.  Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, dan walaupun mengalami kerugian sangat kecil sekali.  Misalnya membeli lotere.  Jika beruntung maka akan mendapat hadiah yang sangat besar, tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotere relatif kecil.  Apakah ini juga tergolong resiko?  Jawabannya adalah hal ini juga tergolong resiko.  Selama mengalami kerugian walau sekecil apapun hal itu dianggap resiko.

Mengapa resiko harus dikelola?  Jawabannya tidak sulit ditebak, yaitu karena resiko mengandung biaya yang tidak sedikit.  Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan sepatu yang mengalami kebakaran.  Kerugian langsung dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat asset yang terbakar (misalnya gedung, material, sepatu setengah jadi, maupun sepatu yang siap untuk dijual).  Namun juga dilihat kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas.  Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut.

Resiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen resiko.  Peran dari manajemen resiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Manajemen Resiko

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk:  penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.  Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu.  Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko- resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum).

Menurut Vibiznews.com, manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia.  Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu.

Sedangkan menurut COSO, manajemen resiko (risk management) dapat diartikan sebagai “a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.

Manajemen resiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan resiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas.  Fokus dari manajemen resiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi resiko.  Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (sustainable) organisasi.  Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi.  Manajemen resiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi.

Manajemen resiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen resiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

Manajemen resiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior.  Manajemen resiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen resiko sebagai bagian dari deskripsi kerja.  Manajemen resiko mendukung akuntabilitas (keterbukaan), kinerja pengukuran dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan.

Definisi manajemen resiko (risk management) di atas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata kunci sebagai berikut:

  1. 1. On going process

Manajemen resiko dilaksanakan secara terus menerus dan dimonitor secara berkala.  Manajemen resiko bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali (one time event).

  1. 2. Effected by people

Manajemen resiko ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi.  Untuk lingkungan instansi pemerintah, manajemen resiko dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi/departemen yang bersangkutan.

  1. 3. Applied in strategy setting

Manajemen resiko telah disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi.  Dengan penggunaan manajemen resiko, strategi yang disiapkan disesuaikan dengan resiko yang dihadapi oleh masing-masing bagian/unit dari organisasi.

  1. 4. Applied across the enterprised

Strategi yang telah dipilih berdasarkan manajemen resiko diaplikasikan dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian/unit pada organisasi.  Mengingat resiko masing-masing bagian berbeda, maka penerapan manajemen resiko berdasarkan penentuan resiko oleh masing-masing bagian.

  1. 5. Designed to identify potential events

Manajemen resiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi.

  1. 6. Provide reasonable assurance

Resiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal.

  1. 7. Geared to achieve objectives

Manajemen resiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.  Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik.  Di sisi lain, pelaksanaan manajemen resiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen resiko (manusia, staff, organisasi).

Dalam perkembangannya resiko-resiko yang dibahas dalam manajemen resiko dapat diklasifikasi menjadi:

  1. Resiko Operasional
  2. Resiko Hazard
  3. Resiko Finansial
  4. Resiko Strategis

Hal ini menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan manajemen resiko terintegrasi korporasi (enterprise risk management). Manajemen resiko dimulai dari proses identifikasi resiko, penilaian resiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.

a. Mengidentifikasi resiko

Proses ini meliputi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha.  Identifikasi resiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen resiko.  Salah satu aspek penting dalam identifikasi resiko adalah mendaftar resiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin.  Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi resiko antara lain:

1.  Brainstorming

2.  Survey

3.  Wawancara

4.  Informasi historis

5.  Kelompok kerja

b. Menganalisa resiko

Setelah melakukan identifikasi resiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran resiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan (severity) dan probabilitas terjadinya resiko tersebut.  Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman.  Beberapa resiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi.  Sehingga, pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen resiko.

Kesulitan dalam pengukuran resiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu resiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa resiko tertentu.  Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan (severity) sering kali cukup sulit untuk asset immaterial.

3.  Monitoring resiko

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu resiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek.  Namun, manajemen resiko tidaklah berhenti sampai di sini saja.  Praktek, pengalaman, dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu resiko.  Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi resiko dan pengukuran resiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya resiko yang baru maupun berubah.  Sehingga, ketika suatu resiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

2.2  Konsep Resiko

Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi.  Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.  Istilah resiko memiliki beberapa definisi.  Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.   Menurut Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi resiko sebagai berikut:

Risk is the chance of loss (resiko adalah kans kerugian)

Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga resiko tidak ada.

- Risk is the possibility of loss (resiko adalah kemungkinan kerugian).

Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu.  Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

- Risk is uncertainty (resiko adalah ketidakpastian).

Uncertainty dapat bersifat subjective dan objectiveSubjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi resiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.  Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi resiko berikut.

- Risk is the dispersion of actual from expected results (resiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan).

Ahli statistik mendefinisikan resiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.

- Risk is the probability of any outcome different from the one expected (resiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan)

Menurut definisi di atas, resiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. Dari berbagai definisi di atas, resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga.  Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

Konsep lain yang berkaitan dengan resiko adalah peril dan hazard.  Peril merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian. Sedangkan hazard merupakan keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril.

Hazard terdiri dari beberapa tipe, yaitu:

1.  Physical hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.

2.  Moral hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril.

3.  Morale hazard merupakan suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya peril.

4.  Legal hazard merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatu peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya peril.

Resiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan.  Resiko yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi.

Suatu resiko yang terjadi dapat berasal dari resiko lainnya, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor.  Resiko rendahnya kinerja suatu instansi berasal dari resiko rendahnya mutu pelayanan kepada publik.  Resiko terakhir disebabkan oleh faktor-faktor sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan operasional seperti keterbatasan fasilitas kantor.  Resiko yang terjadi akan berdampak pada tidak tercapainya misi dan tujuan dari instansi tersebut, dan timbulnya ketidakpercayaan dari publik.

Resiko diyakini tidak dapat dihindari.  Berkenaan dengan sektor publik yang menuntut transparansi dan peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, resiko yang dihadapi instansi Pemerintah akan semakin bertambah dan meningkat.  Oleh karena itu, pemahaman terhadap resiko menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.2.1  Kategori Resiko

Resiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk :

1.  Resiko spekulatif

2.  Resiko murni

Resiko spekulatif

Resiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian.  Resiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah resiko bisnis (business risk). Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan.  Kemungkinan pertama investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan.  Resiko yang dihadapi seperti ini adalah resiko spekulatif.

Resiko murni

Resiko murni (pure risk) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan.  Salah satu contoh adalah kebakaran, apabila perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian.  Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian kebakaran hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan maksud-maksud tertentu. Resiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan.  Salah satu cara menghindarkan resiko murni adalah dengan asuransi. Dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalkan. itu sebabnya resiko murni kadang dikenal dengan istilah resiko yang dapat diasuransikan ( insurable risk ). Perbedaan utama antara resiko spekulatif dengan resiko murni adalah kemungkinan untung ada atau tidak, untuk resiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung sedangkan untuk resiko murni tidak dapat kemungkinan untung.

Kejadian sesungguhnya terkadang menyimpang dari perkiraan.  Artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan maupun merugikan.  Jika kedua kemungkinan itu ada, maka dikatakan resiko itu bersifat spekulatif. Sebaliknya, lawan dari risiko spekulatif adalah resiko murni, yaitu hanya ada kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan keuntungan.  Manajer resiko tugas utamanya menangani risiko murni dan tidak menangani risiko spekulatif, kecuali jika adanya resiko spekulatif memaksanya untuk menghadapi resiko murni tersebut.

Menentukan sumber resiko adalah penting karena mempengaruhi cara penanganannya.  Sumber resiko dapat diklasifikasikan sebagai resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi.

Biaya-biaya yang ditimbulkan karena menanggung resiko atau ketidakpastian dapat dibagi sebagai berikut:

1.  Biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan

2.  Biaya-biaya dari ketidakpastian itu sendiri

2.3  Mengidentifikasi resiko

Pengidentifikasian resiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas resiko (kerugian yang potensial) yang dihadapi perusahaan.  Oleh karena itu, diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial.  Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah; kerugian hak milik (property losses), kewajiban mengganti kerugian orang lain (liability losses) dan kerugian personalia (personnel losses).  Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan resiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan.

Perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

1.  Questioner analisis resiko (risk analysis questionnaire)

2.  Metode laporan Keuangan (financial statement method)

3.  Metode peta aliran (flow-chart)

4.  Inspeksi langsung pada objek

5.  Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan

6.  Catatan statistik dari kerugian masa lalu

7.  Analisis lingkungan

Dengan mengamati langsung jalannya operasi, bekerjanya mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan pegawai dan seterusnya, manajer resiko dapat mempelajari kemungkinan tentang hazard. Oleh karena itu, keberhasilannya dalam mengidentifikasi resiko tergantung pada kerja sama yang erat dengan bagian-bagian lain yang terkait dalam perusahaan.

Manajer resiko dapat menggunakan tenaga pihak luar untuk proses mengidentifikasikan resiko, yaitu agen asuransi, broker, atau konsultan manajemen resiko.  Hal ini tentunya memiliki kelemahan, di mana mereka membatasi proses hanya pada resiko yang diasuransikan saja.  Dalam hal ini diperlukan strategi manajemen untuk menentukan metode atau kombinasi metode yang cocok dengan situasi yang dihadapi.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1  Kasus Manajemen Asset Berbasis Resiko pada Perusahaan Air Minum

Air bersih atau air minum sangat penting artinya bagi kehidupan manusia.  Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Denhaag, Belanda tahun 2000, memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara.  Krisis air dapat saja terjadi di Indonesia apabila pemerintah dan perusahaan air minum tidak dapat secara maksimal mengelola asset utamanya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan air minum saat ini, seperti:  tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya, belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih, baik secara kuantitas maupun kualitas, konflik perebutan air baku yang melintasi dua atau lebih pemerintah daerah, adanya daerah yang tidak menyediakan pengaturan air baku, adanya penggundulan hutan di kawasan daerah aliran sungai, kesulitan keuangan, terbelit hutang yang cukup besar dan tidak mampu membayar hutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak sedikit dari perusahaan air minum yang ada, jika ditinjau dari posisi keuangan perusahaan sudah dalam keadaan pailit mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan asset utama perusahaan air minum.

Bagi perusahaan air minum, infrastruktur air minum merupakan asset utama yang nilainya signifikan.  Oleh karena itu, harus dikelola secara baik mulai sejak perencanaan kebutuhan, penyediaan dana, pengadaan asset, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pada pemusnahan asset.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, manajemen asset merupakan asset merupakan suatu proses untuk menghasilkan nilai maksimal bagi semua stakeholder perusahaan dari pengelolaan asset fisik yang dimiliki perusahaan, baik untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan umum, dengan menyeimbangkan kinerja operasional dari asset dengan biaya siklus hidup dan profil resikonya.  Manajemen berbasis resiko lebih menekankan pada proses mengelola asset fisik yang sangat besar dan berhubungan dengan resiko-resiko yang melekat pada proses tersebut dengan melibatkan penerapan proses manajemen resiko terhadap asset utama perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebab utama kegagalan pencapaian sasaran perusahaan.  Penerapan proses manajemen resiko dapat dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan air minum atau secara khusus lebih menekankan pada aktivitas manajemen asset perusahaan (setiap aktivitas lifecycle asset management).  Tujuan dari diterapkannya proses manajemen resiko adalah tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan kesinambungan aktivitas bisnis inti dan jasa yang penting, tetapi juga memenuhi kewajiban hukum; menjaga kesehatan pekerja dan masyarakat; perlindungan lingkungan; beroperasinya dan perlindungan asset pada biaya rendah; dan rencana kontijensi untuk situasi darurat bila terjadi rencana alam.

Proses manajemen resiko meliputi tahapan sebagai berikut:

a.  Mengidentifikasi resiko

Resiko merupakan peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan.  Seluruh resiko yang mungkin terjadi dan berdampak negative bagi perusahaan secara signifikan harus terlebih dahulu diidentifikasi.  Pada perusahaan air minum resiko yang mungkin terjadi adalah:

  1. Ketidaktersediaan air di sumber air dapat terjadi karena kegagalan pada struktur sumber air, kekeliruan dalam memperkirakan hasil/kapasitas penyimpanan, kualitas sumber air yang tidak memenuhi syarat, dan kegiatan operasional yang tidak tepat.
  2. Kehilangan air yang sebenarnya (real loss) dapat terjadi karena adanya penguapan air di tempat penyimpanan (storage evaporation), dan kebocoran (leakage) seperti kebocoran pada pipa jaringan distribusi, dan tempat penyimpanan air/reservoir.
  3. Kehilangan air yang jelas terlihat (apparent loss) dapat terjadi karena adanya pengukuran meteran yang tidak akurat (inaccurate metering) seperti alat kalibrasi meteran yang tidak akurat, alat meteran yang sudah tua, alat meteran yang berputar rendah, dan adanya pemakaian air yang tidak terukur dengan meteran (unmetered usage) seperti pemakaian yang tidak dibenarkan (pemakaian untuk irigasi yang tidak illegal, pemakaian hidran yang tidak illegal, sambungan pipa yang tidak illegal) dan pemakaian yang dibenarkan (pemadam kebakaran, pekerjaan jalan, dan taman).
  4. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena pembuangan air limbah yang tidak terkendali dari kegiatan pemeliharaan atau kegagalan jaringan pipa.
  5. Terganggunya keselamatan dan kesehatan masyarakat pengguna air minum dapat terjadi karena kerusakan peralatan dan tercemarnya sumber air minum/produksi air minum selama pembangunan, pemeliharaan, atau pengoperasian infrastruktur penyedia air.
  6. Kenaikan harga asset infrastruktur penyedia air dapat terjadi karena kenaikan tingkat inflasi, kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan kenaikan harga bahan bakar minyak.
  7. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman dapat terjadi karena kondisi perekonomian nasional yang tidak baik.

Sedangkan resiko pada tingkatan proses/aktivitas lifecycle asset management yang mungkin terjadi dapat dilihat pada table 1.

b.  Menganalisis Resiko

Setelah seluruh resiko diidentifikasi, maka dilakukan pengukuran tingkat kemungkinan dan dampak resiko. Pengukuran resiko dilakukan setelah mempertimbangkan pengendalian resiko yang ada.  Pengukuran resiko dilakukan menggunakan criteria pengukuran resiko secara kualitatif, semi kualitatif, atau kuantitatif tergantung pada ketersediaan data tingkat kejadian peristiwa dan dampak kerugian yang ditimbulkannya.

  1. Mengevaluasi Resiko

Setelah resiko diukur tingkat kemungkinan dan dampaknya, maka disusunlah urutan prioritas resiko.  Mulai dari resiko dengan tingkat resiko tertinggi, sampai dengan resiko terendah.  Resiko yang tidak termasuk dalam resiko yang dapat diterima/ditoleransi merupakan resiko yang menjadi prioritas untuk segera ditangani.  Setelah diketahui besarnya tingkat resiko dan prioritas resiko, maka perlu disusun peta resiko.

d.  Menangani Resiko

Resiko yang tidak dapat diterima/ditoleransi segera dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir kemungkinan dampak terjadinya resiko dan personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan.  Cara menangani resiko berupa memindahkan resiko melalui asuransi dan kontrak kerja kepada pihak ketiga, mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya resiko dengan cara menambah/meningkatkan kecukupan pengendalian internal yang ada pada proses bisnis perusahaan, dan mengeksploitasi resiko bila tingkat resiko dinilai lebih rendah dibandingkan dengan peluang terjadinya peristiwa yang akan terjadi. Pemilihan cara menangani resiko dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan rencana tindakan lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh dari pengurangan dampak kerugian resiko.

Seluruh resiko yang diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani dimasukkan ke dalam register resiko yang memuat informasi mengenai nama resiko, uraian mengenai indikator resiko, faktor pencetus terjadinya peristiwa yang merugikan, dampak kerugian bila resiko terjadi, pengendalian resiko yang ada, ukuran tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada, dan rencana tindakan untuk meminimalisir tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko, serta personil yang bertanggung jawab melakukannya.

e.  Memantau Resiko

Perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan menimbulkan resiko baru bagi perusahaan, mengubah tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko, dan cara penanganan resikonya.  Sehingga setiap resiko yang teridentifikasi masuk dalam register resiko dan peta resiko perlu dipantau perubahannya.

  1. Mengkomunikasikan Resiko

Setiap tahapan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan resiko dikomunikasikan/dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan manajemen resiko dapat tercapai sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan.  Pihak yang berkepentingan berasal dari internal perusahaan (manajemen, karyawan) dan eksternal perusahaan (pemasok, pemerintah daerah/pusat, masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, dan konsumen air bersih).

Walaupun penerapan proses manajemen resiko pada perusahaan air minum di Indonesia khususnya perusahaan daerah air minum belum ada peraturan hukumnya, namun karena manajemen resiko merupakan praktik terbaik (best practice), maka seharusnya sudah mulai diterapkan secara sistematis, terintegrasi, dan melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan air minum, khususnya pada aktivitas manajemen asset.

Agar manajemen resiko dapat diterapkan dengan baik, maka perlu disiapkan segala infrastruktur manajemen resiko antara lain:  pedoman manajemen resiko (kebijakan, pedoman umum, prosedur, dan formulir), struktur organisasi manajemen resiko (tugas, wewenang, tanggung jawab personil untuk melaksanakan manajemen resiko), dan sistem informasi pelaporan/pemantauan pelaksanaan manajemen resiko.

BAB 4

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

Manajemen asset merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang tidak terlepas dari resiko.  Manajemen asset berbasis resiko lebih menekankan pada proses mengelola asset fisik yang sangat besar dan berhubungan dengan resiko yang melekat pada proses tersebut dengan melibatkan penerapan proses manajemen resiko terhadap asset utama perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebab utama kegagalan pencapaian sasaran perusahaan.

Penerapan proses manajemen resiko dapat dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan air minum atau secara khusus lebih menekankan pada aktivitas manajemen asset perusahaan (setiap aktivitas lifecycle asset management).

Walaupun penerapan manajemen resiko pada perusahaan air minum di Indonesia khususnya perusahaan daerah air minum belum ada peraturan hukumnya, namun karena manajemen resiko merupakan praktik terbaik (best practice) maka seyogyanya sudah mulai dapat diterapkan secara sistematis, terintegrasi, dan melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan air minum, khususnya pada aktivitas manajemen asset sehingga tujuan manajemen asset dapat tercapai.

Manajemen asset berbasis resiko kiranya dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka memaksimalkan pengelolaan asset perusahaan air minum.

DAFTAR PUSTAKA

http://bppk.depkeu.go.id

http://wikipedia.org

http://acc.dau.mil

http://ahds.ac.uk

http://jiscinfonet.ac.uk/infokits/risk-management

http://vibiznews.com

AS/NZS 4360:2004, Australian/New Zealand Standard Risk Management, Joint Technical Committee OB-007 Risk Management, 31 Agustus 2004.

Artikel “Landasan Teori Asset Manajemen”, Website Manajemen Asset, 2007.

Artikel “Lifecycle Asset Management” Website Manajemen Asset, 2007.

Artikel “Risk Based Enterprise Asset Management”, Capgemini, Website 2007.

Artikel “Sumber Daya Air”, Website Bappenas.

Artikel “Sumbang Pikir dalam PDAM Rescue”, Kepala Bidang Rencana dan Evaluasi Pusat Pengembangan Investasi BAPEKIN, Website 2007.

Artikel “Water Infrastucture”, Website GAO, Maret 2004.

Slide “Pengantar Pengelolaan Asset (Infrastruktur)”, Gary Mc Lay, Website, 2 Juni 2006.

Darmawi, Herman.  Manajemen Resiko. Bumi Aksara, 2005.

Chapman, Christy. Bringing ERM into Focus. Internal Auditor, June 2003

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. What is COSO:  Background and Events Leading to Internal Control-Integrated Framework. 1992

Simmons, Mark. COSO Based Auditing. The Internal Auditor, December 1997 The Institute of Internal Auditors. Internal C

Vaughan, Emmet. Fundamental of Risk and Insurance. 2nd, John Willey, 1978

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan Tugas Akhir.  Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memerlukan cara yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data tersebut.  Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

3.1  Metode Penelitian

Menurut Kriyantono (2008:160) mengatakan bahwa, “Metode Penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.  Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode pengumpulan data ini sangat ditentukan oleh metodologi riset, apakah kuantitatif atau kualitatif.  Dalam riset kualitatif dikenal metode pengumpulan data: observasi (field observations), focus group discussions, wawancara mendalam (intensive/depth interview) dan studi kasus. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Peneltian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini dan sumber data tertulis lainnya yang ada di perusahaan, yang berhubungan dengan pokok bahasan tugas akhir ini dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa PRULink Assurance Account pada PT Prudential Life Assurance Kantor PRU Advance Medan.  Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.  Metode Observasi

Menurut Kriyantono (2008:106) mengatakan bahwa “Metode Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu.  Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif.  Seperti penelitian kualitatif lainnya, observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena riset.  Fenomena ini mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti.  Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk:  interaksi dan percakapan (conversation).  Dalam hal ini penulis mengamati kegiatan karyawan dalam memberikan pelayanan prosedur pembayaran klaim nasabah asuransi jiwa PRU Link Assurance Account pada PT Prudential Life Assurance Account Kantor PRU Advance Medan.

b.  Metode Wawancara

Menurut Berger dalam Kriyantono (2000:111) mengatakan bahwa Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek.  Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.  Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.  Namun, saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data.  Dalam hal ini penulis memberikan sejumlah pertanyaan kepada karyawan perusahaan yang menyangkut tentang prosedur pembayaran klaim nasabah asuransi jiwa PRULink Assurance Account pada Kantor Pru Advance Medan.

3.2.  Jenis Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang diperoleh penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor PRU Advance Medan.  Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah untuk diproses lebih lanjut.  Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen Kantor PRU Advance Medan yang berhubungan dengan prosedur pembayaran klaim nasabah asuransi jiwa PRU Link Assurance Account.

3.3  Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data penulis “membaca” data melalui proses pemberian kode data sehingga mempunyai makna.  Proses pemberian kode ini mencakup proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola kategori. Menurut Maleong dalam Kriyanto (2000:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.  Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan.  Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion maupun dokumen-dokumen.  Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu.  Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan melakukan triangulasi berbagai sumber data. 

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Asuransi

Hidup penuh dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itu perlu dipahami arti dari asuransi tersebut.  Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi.  Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada.  Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi.  Salah satu cara atau mengalihkan resiko yang ditanggung oleh orang atau perusahaan adalah dengan cara mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:177) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 yang dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang  tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut Prodjodikoro (1996:1) dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia menyatakan bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Menurut Soebagyo (1998) dalam situsnya http://www.wikipedia.org Asuransi atau  pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi.

Menurut Radiks Purba (1992) dalam situsnya http://www.wikipedia.org menyatakan bahwa, “Asuransi merupakan lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya (fortuitious event)”.

Sedangkan menurut Mark R. Green dalam situsnya http://www.wikipedia.org mengatakan bahwa “Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.”

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan di atas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1.   Pihak tertanggung (insured)

Merupakan orang yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur

2.   Pihak penanggung (insurer)

Merupakan orang yang berjanji membayarkan sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung, sekaligus atau berangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur yang tidak diketahui sebelumnya

3.   Adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung

4.   Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

5.   Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung

6.   Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berlaku efektif tanggal 11 Februari 1992.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah cukup besar, agar kemungkinan kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.1.1  Prinsip-prinsip dalam Asuransi atau Pertanggungan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan prinsip dasar asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau Dipertanggungkan (insurable interest)

Prinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan ini terkandung dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.  Dengan perkataan lain, menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan.

2. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan (utmost good faith) ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik.

3. Prinsip Indemnity

Prinsip indemnity terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  Menurut prinsip indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan.  Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.

4. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung

Prinsip subrogasi ini terkandung dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya.  Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud.

2.1.2  Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, di mana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis.

Polis asuransi atau pertanggungan merupakan isi dari perjanjian asuransi.  Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat:

1.   Hari pembentukan asuransi

2.   Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain

3.   Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin

4.   Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)

5.   Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung

6.   Mulai dan akhir tenggang waktu di mana diadakan jaminan oleh penanggung

7.   Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung

8.   Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak

2.1.3 Pengertian Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.  Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau  kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menurut Triandaru & Budisantosa (2008:182) menyatakan bahwa Polis Asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.  Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapat kekuatan secara hukum.  Dengan memiliki polis asuransi tersebut, maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.  Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggungjawabnya.  Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.  Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.

2.1.4 Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

  1. Hari dan tanggal pembuatan asuransi
  2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
  3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
  4. Jumlah yang diasuransikan
  5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
  6. Saat bahaya/evanemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
  7. Premi asuransi
  8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antar pihak

2.1.5 Pengertian Premi Asuransi

Menurut Triandaru & Budisantoso (2008:183) menyatakan bahwa Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.  Jumlah premi sangat tergantung pada faktor- faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan.  Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil.  Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.  Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi.  Jangka waktu pembayaran dapat dibayar secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

2.2  Jenis-jenis Asuransi

Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis asuransi di masyarakat, dalam manajemen resiko asuransi memungkinkan berbagi dan mentransfer resiko.  Hal ini merupakan cara terbaik untuk mengganti kerugian.  Kebanyakan orang tidak mengerti perbedaan mendasar pada jenis-jenis asuransi.  Padahal untuk menentukan program asuransi yang paling cocok dengan kebutuhan, harus dipahami jenis-jenis asuransi tersebut.

Asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

  1. Asuransi Tradisional
  2. Asuransi Non-Tradisional

Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan diberikan dalam berbagai bentuk polis.  Berikut ini penjelasan dari tiga jenis polis asuransi jiwa yang utama.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.

  1. 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole-life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan.

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberika manfaat polis yang dibayar pada saat tertanggung meninggal, atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi jiwa yang melindungi tertanggung hingga akhir usia, biasanya ditanggung sampai umur 99 tahun.  Berikut ini karakter produk asuransi jiwa berjangka yakni:

  1. Seluruh produk asuransi berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (policy term).
  2. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila:
  3. Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan.
  4. Polis masih inforce ketika tertanggung meninggal dunia.
  5. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi.  Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan pertanggungan selanjutnya.
  6. Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk sebuah rider (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis dasarnya tersebut.

Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka terdiri dari:

a)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap (level term insurance) yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut.

b)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun (decreasing term life insurance) yang memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan.

Asuransi jiwa berjangka biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Membutuhkan proteksi sementara

2.  Memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi

3.  Tertarik pada proteksi besar dan premi yang rendah

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole life insurance)

Karakteristik asuransi jiwa seumur hidup adalah:

a)  Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih inforce.

b)  Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk nilai tunai (cash value)

c)  Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (level premium rate) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung.

d)  Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku.

e)  Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polis jika sudah terbentuk.

Asuransi jiwa seumur hidup biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan

2.  Membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Karakteristik asuransi jiwa dwiguna adalah:

a)        Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan

b)        Memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup

c)         Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat

d)        Tarif premi biasanya tetap

Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.   Ingin mempersiapkan dana pensiun

2.   Ingin melakukan tabungan jangka pendek

3.   Ingin mempersiapkan dana pendidikan anak

2.3. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:178) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 menyatakan bahwa pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

a)     Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh penanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul.  Kalau resiko atau kerugian benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b)     Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar  ke dalam asuransi tersebut.  Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat perhitungan yang tidak merugikan kedua belah pihak.  Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c)     Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit

d)     Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.  Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

e)     Alat penyebar resiko

Resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f)      Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab seperti pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya.

2.4. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya terpenuhi.

2.4.1 Macam-macam Klaim

  1. Klaim meninggal dunia

Klaim meninggal dunia timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce).

  1. Klaim penebusan polis/nilai tunai

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

  1. Klaim habis kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).

  1. Klaim pengobatan

Klaim kecelakaan timbul akibat pemegang polis mendapat kecelakaan dan polisnya masih inforce.

  1. Klaim rawat inap dan rawat jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4.2 Penyebab Terjadinya Klaim

  1. Tertanggung meninggal dunia
  2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
  3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
    1. Tertanggung mendapat kecelakaan
    2. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan

2.4.3 Pengajuan Klaim Asuransi Perorangan/Individu

2.4.3.1 Klaim Meninggal Dunia

Sebelum membahas formulir dan dokumen yang diperlukan, terlebih dahulu mengetahui status almarhum yang meninggal dunia, apakah sebagai Tertanggung atau Pemegang Polis, karena formulir pengajuan klaim akan berbeda.  Berikut ini dijelaskan perbedaan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis.

  1. Tertanggung merupakan orang yang atas jiwanya diasuransikan, misalnya bapak Joko membeli polis untuk anaknya, maka dalam hal ini anaknya merupakan tertanggung.
  2. Pemegang Polis adalah orang yang mempunyai kepentingan atas jiwa tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengasuransikan tertanggung.

Jika yang meninggal dunia dalam hal ini adalah tertanggung, maka dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan peminjam.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kelahiran.

4.   Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.

5.   Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.

6.   Daftar pertanyaan klaim.

7.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dari Dokter, atau Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.

8.   Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran apabila pembayaran klaim diwakilkan oleh orang tua kandung.

9.   Surat Kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu, dan berhalangan.

10.   Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.

11.   Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila pemegang polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

12.   Fotokopi Kartu Identitas tertanggung dan ahli waris/pihak yang ditunjuk.

13.   Apabila pembayaran akan dikuasakan kepada suami/istri/orangtua/anak, harus menyerahkan surat kuasa disertai materai dari perusahaan asuransi jiwa.

14.   Apabila pemegang polis mendapat perlindungan asuransi lain, maka harus dilengkapi dengan pernyataan asuransi tersebut terhadap jumlah yang telah dibayar disertakan dengan salinan dokumen lengkap yang telah dilegalisir.

15.   Formulir Nomor Rekening Bank.

16.   Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat/Kematian dari Rumah Sakit/Dinas Kesehatan.

17.   Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis.

Catatan:

1.   Semua pertanyaan pada Formulir Klaim & Surat Keterangan Dokter harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas tanpa pembebanan kepada PT Prudential Life Assurance.

2.   Dokumen dan hasil pemeriksaan penunjang wajib dilampirkan.

3.   Pengajuan klaim dan pembayaran manfaat tidak dikenakan biaya apapun, kecuali yang termasuk dalam ketentuan polis.

4.   Berkas yang diajukan harus merupakan dokumen asli/legalisir oleh pihak yang berwenang oleh Staff Klaim Kantor Pusat di Jakarta.

5.   Semua dokumen yang telah lengkap dikirimkan ke Kantor Pusat Prudential Life Assurance, selambat-lambatnya diterima Prudential Life Assurance dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengajuan klaim dilakukan.

6.   Apabila pemegang polis dan atau peserta mengajukan dokumen klaim tidak secara lengkap, Prudential Life Assurance akan menganggap sebagai klaim yang diajukan.

7.   Prudential Life Assurance berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari rumah sakit dan atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan atau pelayanan lainnya yang diberikan kepada peserta.

8.   Prudential Life Assurance berhak melakukan penolakan klaim apabila terdapat informasi yang berbeda dari beberapa pihak yang terkait.

  1. Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.

10.   Apabila pemegang polis asuransi meninggal dunia tanpa diketahui penyebab kematian secara pasti, maka pembayaran atas manfaat asuransi dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima Prudential Life Assurance.

11.   Pembayaran manfaat asuransi dinyatakan batal demi hukum karena pemegang polis melakukan bunuh diri, dan atau perkelahian yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan kematian bagi pemegang polis.

2.4.3.2 Klaim Penebusan Polis

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.  Berikut ini merupakan prosedur pembayaran klaim penebusan polis sebagai berikut:

1.   Polis asli atau pengganti polis

2.   Kwitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh Prudential Life Assurance.

3.   Mengisi dan mengajukan surat pengajuan klaim.

4.   Bukti identitas diri (KTP, SIM) pemegang polis atau tertanggung.

2.4.3.3 Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).  Berikut ini prosedur pembayaran klaim habis kontrak sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Pengajuan Klaim.

4.   Fotokopi bukti pemegang polis.

Catatan:

Apabila polis asli atau pengganti polis hilang, maka pemegang polis harus membuat pernyataan polis hilang di atas kertas bermaterai cukup dan didukung Surat Keterangan Lapor dari Kepolisian.

2.4.3.4 Klaim Pengobatan Akibat Kecelakaan

Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih inforce. Berikut ini prosedur pembayaran klaim pengobatan akibat kecelakaan sebagai berikut:

1.   Surat Pengajuan Klaim

2.   Fotokopi sertifikat

3.   Fotokopi kwitansi pembayaran premi terakhir

4.   Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan

5.   Proses verbal dari Kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu lintas

2.4.3.5 Klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat penderita menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.  Berikut ini prosedur pembayaran klaim rawat inap dan rawat jalan sebagai berikut:

1.   Mencantumkan nomor kepesertaannya

2.   Semua bukti-buki biaya rawat inap dan rawat jalan

3.   Surat Keterangan dari rumah sakit yang merawat

4.   Laporan operasi bila dilakukan tindakan operasi dan termasuk rincian biaya operasi.

5.   Salinan resep

6.   Formulir Klaim Prudential Life Assurance diisi lengkap dengan data peserta dan ditandatangani oleh peserta

7.   Formulir Klaim tentang resume medis yang diisi lengkap dan jelas serta mencantumkan tanda tangan, nama jelas yang memberikan layanan kesehatan

8.   Salinan permintaan dari pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, rontgent, patologi anatomi dan lain-lain) berikut hasil salinan medisnya

Catatan:

Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Asuransi

Hidup penuh dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itu perlu dipahami arti dari asuransi tersebut.  Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi.  Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada.  Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi.  Salah satu cara atau mengalihkan resiko yang ditanggung oleh orang atau perusahaan adalah dengan cara mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:177) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 yang dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang  tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut Prodjodikoro (1996:1) dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia menyatakan bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Menurut Soebagyo (1998) dalam situsnya http://www.wikipedia.org Asuransi atau  pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi.

Menurut Radiks Purba (1992) dalam situsnya http://www.wikipedia.org menyatakan bahwa, “Asuransi merupakan lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya (fortuitious event)”.

Sedangkan menurut Mark R. Green dalam situsnya http://www.wikipedia.org mengatakan bahwa “Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.”

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan di atas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1.   Pihak tertanggung (insured)

Merupakan orang yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur

2.   Pihak penanggung (insurer)

Merupakan orang yang berjanji membayarkan sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung, sekaligus atau berangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur yang tidak diketahui sebelumnya

3.   Adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung

4.   Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

5.   Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung

6.   Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berlaku efektif tanggal 11 Februari 1992.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah cukup besar, agar kemungkinan kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.1.1  Prinsip-prinsip dalam Asuransi atau Pertanggungan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan prinsip dasar asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau Dipertanggungkan (insurable interest)

Prinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan ini terkandung dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.  Dengan perkataan lain, menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan.

2. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan (utmost good faith) ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik.

3. Prinsip Indemnity

Prinsip indemnity terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  Menurut prinsip indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan.  Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.

4. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung

Prinsip subrogasi ini terkandung dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya.  Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud.

2.1.2  Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, di mana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis.

Polis asuransi atau pertanggungan merupakan isi dari perjanjian asuransi.  Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat:

1.   Hari pembentukan asuransi

2.   Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain

3.   Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin

4.   Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)

5.   Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung

6.   Mulai dan akhir tenggang waktu di mana diadakan jaminan oleh penanggung

7.   Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung

8.   Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak

2.1.3 Pengertian Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.  Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau  kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menurut Triandaru & Budisantosa (2008:182) menyatakan bahwa Polis Asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.  Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapat kekuatan secara hukum.  Dengan memiliki polis asuransi tersebut, maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.  Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggungjawabnya.  Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.  Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.

2.1.4 Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

  1. Hari dan tanggal pembuatan asuransi
  2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
  3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
  4. Jumlah yang diasuransikan
  5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
  6. Saat bahaya/evanemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
  7. Premi asuransi
  8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antar pihak

2.1.5 Pengertian Premi Asuransi

Menurut Triandaru & Budisantoso (2008:183) menyatakan bahwa Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.  Jumlah premi sangat tergantung pada faktor- faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan.  Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil.  Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.  Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi.  Jangka waktu pembayaran dapat dibayar secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

2.2  Jenis-jenis Asuransi

Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis asuransi di masyarakat, dalam manajemen resiko asuransi memungkinkan berbagi dan mentransfer resiko.  Hal ini merupakan cara terbaik untuk mengganti kerugian.  Kebanyakan orang tidak mengerti perbedaan mendasar pada jenis-jenis asuransi.  Padahal untuk menentukan program asuransi yang paling cocok dengan kebutuhan, harus dipahami jenis-jenis asuransi tersebut.

Asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

  1. Asuransi Tradisional
  2. Asuransi Non-Tradisional

Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan diberikan dalam berbagai bentuk polis.  Berikut ini penjelasan dari tiga jenis polis asuransi jiwa yang utama.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.

  1. 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole-life insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan.

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Merupakan asuransi jiwa yang memberika manfaat polis yang dibayar pada saat tertanggung meninggal, atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut.

  1. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance)

Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi jiwa yang melindungi tertanggung hingga akhir usia, biasanya ditanggung sampai umur 99 tahun.  Berikut ini karakter produk asuransi jiwa berjangka yakni:

  1. Seluruh produk asuransi berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (policy term).
  2. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila:
  3. Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan.
  4. Polis masih inforce ketika tertanggung meninggal dunia.
  5. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi.  Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan pertanggungan selanjutnya.
  6. Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk sebuah rider (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis dasarnya tersebut.

Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka terdiri dari:

a)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap (level term insurance) yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut.

b)     Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun (decreasing term life insurance) yang memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan.

Asuransi jiwa berjangka biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Membutuhkan proteksi sementara

2.  Memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi

3.  Tertarik pada proteksi besar dan premi yang rendah

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole life insurance)

Karakteristik asuransi jiwa seumur hidup adalah:

a)  Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih inforce.

b)  Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk nilai tunai (cash value)

c)  Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (level premium rate) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung.

d)  Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku.

e)  Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polis jika sudah terbentuk.

Asuransi jiwa seumur hidup biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.  Memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan

2.  Membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang

  1. 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance)

Karakteristik asuransi jiwa dwiguna adalah:

a)        Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan

b)        Memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup

c)         Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat

d)        Tarif premi biasanya tetap

Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:

1.   Ingin mempersiapkan dana pensiun

2.   Ingin melakukan tabungan jangka pendek

3.   Ingin mempersiapkan dana pendidikan anak

2.3. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:178) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2 menyatakan bahwa pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

a)     Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh penanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul.  Kalau resiko atau kerugian benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b)     Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar  ke dalam asuransi tersebut.  Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat perhitungan yang tidak merugikan kedua belah pihak.  Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c)     Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit

d)     Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.  Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

e)     Alat penyebar resiko

Resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f)      Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab seperti pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya.

2.4. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa

Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya terpenuhi.

2.4.1 Macam-macam Klaim

  1. Klaim meninggal dunia

Klaim meninggal dunia timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce).

  1. Klaim penebusan polis/nilai tunai

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

  1. Klaim habis kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).

  1. Klaim pengobatan

Klaim kecelakaan timbul akibat pemegang polis mendapat kecelakaan dan polisnya masih inforce.

  1. Klaim rawat inap dan rawat jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4.2 Penyebab Terjadinya Klaim

  1. Tertanggung meninggal dunia
  2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
  3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
    1. Tertanggung mendapat kecelakaan
    2. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan

2.4.3 Pengajuan Klaim Asuransi Perorangan/Individu

2.4.3.1 Klaim Meninggal Dunia

Sebelum membahas formulir dan dokumen yang diperlukan, terlebih dahulu mengetahui status almarhum yang meninggal dunia, apakah sebagai Tertanggung atau Pemegang Polis, karena formulir pengajuan klaim akan berbeda.  Berikut ini dijelaskan perbedaan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis.

  1. Tertanggung merupakan orang yang atas jiwanya diasuransikan, misalnya bapak Joko membeli polis untuk anaknya, maka dalam hal ini anaknya merupakan tertanggung.
  2. Pemegang Polis adalah orang yang mempunyai kepentingan atas jiwa tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengasuransikan tertanggung.

Jika yang meninggal dunia dalam hal ini adalah tertanggung, maka dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan peminjam.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kelahiran.

4.   Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.

5.   Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.

6.   Daftar pertanyaan klaim.

7.   Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dari Dokter, atau Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.

8.   Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran apabila pembayaran klaim diwakilkan oleh orang tua kandung.

9.   Surat Kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu, dan berhalangan.

10.   Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.

11.   Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila pemegang polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

12.   Fotokopi Kartu Identitas tertanggung dan ahli waris/pihak yang ditunjuk.

13.   Apabila pembayaran akan dikuasakan kepada suami/istri/orangtua/anak, harus menyerahkan surat kuasa disertai materai dari perusahaan asuransi jiwa.

14.   Apabila pemegang polis mendapat perlindungan asuransi lain, maka harus dilengkapi dengan pernyataan asuransi tersebut terhadap jumlah yang telah dibayar disertakan dengan salinan dokumen lengkap yang telah dilegalisir.

15.   Formulir Nomor Rekening Bank.

16.   Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat/Kematian dari Rumah Sakit/Dinas Kesehatan.

17.   Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis.

Catatan:

1.   Semua pertanyaan pada Formulir Klaim & Surat Keterangan Dokter harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas tanpa pembebanan kepada PT Prudential Life Assurance.

2.   Dokumen dan hasil pemeriksaan penunjang wajib dilampirkan.

3.   Pengajuan klaim dan pembayaran manfaat tidak dikenakan biaya apapun, kecuali yang termasuk dalam ketentuan polis.

4.   Berkas yang diajukan harus merupakan dokumen asli/legalisir oleh pihak yang berwenang oleh Staff Klaim Kantor Pusat di Jakarta.

5.   Semua dokumen yang telah lengkap dikirimkan ke Kantor Pusat Prudential Life Assurance, selambat-lambatnya diterima Prudential Life Assurance dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengajuan klaim dilakukan.

6.   Apabila pemegang polis dan atau peserta mengajukan dokumen klaim tidak secara lengkap, Prudential Life Assurance akan menganggap sebagai klaim yang diajukan.

7.   Prudential Life Assurance berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari rumah sakit dan atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan atau pelayanan lainnya yang diberikan kepada peserta.

8.   Prudential Life Assurance berhak melakukan penolakan klaim apabila terdapat informasi yang berbeda dari beberapa pihak yang terkait.

  1. Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.

10.   Apabila pemegang polis asuransi meninggal dunia tanpa diketahui penyebab kematian secara pasti, maka pembayaran atas manfaat asuransi dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima Prudential Life Assurance.

11.   Pembayaran manfaat asuransi dinyatakan batal demi hukum karena pemegang polis melakukan bunuh diri, dan atau perkelahian yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan kematian bagi pemegang polis.

2.4.3.2 Klaim Penebusan Polis

Klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.  Berikut ini merupakan prosedur pembayaran klaim penebusan polis sebagai berikut:

1.   Polis asli atau pengganti polis

2.   Kwitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh Prudential Life Assurance.

3.   Mengisi dan mengajukan surat pengajuan klaim.

4.   Bukti identitas diri (KTP, SIM) pemegang polis atau tertanggung.

2.4.3.3 Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).  Berikut ini prosedur pembayaran klaim habis kontrak sebagai berikut:

1.   Polis asli atau duplikat bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.

2.   Kwitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.   Surat Pengajuan Klaim.

4.   Fotokopi bukti pemegang polis.

Catatan:

Apabila polis asli atau pengganti polis hilang, maka pemegang polis harus membuat pernyataan polis hilang di atas kertas bermaterai cukup dan didukung Surat Keterangan Lapor dari Kepolisian.

2.4.3.4 Klaim Pengobatan Akibat Kecelakaan

Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih inforce. Berikut ini prosedur pembayaran klaim pengobatan akibat kecelakaan sebagai berikut:

1.   Surat Pengajuan Klaim

2.   Fotokopi sertifikat

3.   Fotokopi kwitansi pembayaran premi terakhir

4.   Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan

5.   Proses verbal dari Kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu lintas

2.4.3.5 Klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan

Klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat penderita menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.  Berikut ini prosedur pembayaran klaim rawat inap dan rawat jalan sebagai berikut:

1.   Mencantumkan nomor kepesertaannya

2.   Semua bukti-buki biaya rawat inap dan rawat jalan

3.   Surat Keterangan dari rumah sakit yang merawat

4.   Laporan operasi bila dilakukan tindakan operasi dan termasuk rincian biaya operasi.

5.   Salinan resep

6.   Formulir Klaim Prudential Life Assurance diisi lengkap dengan data peserta dan ditandatangani oleh peserta

7.   Formulir Klaim tentang resume medis yang diisi lengkap dan jelas serta mencantumkan tanda tangan, nama jelas yang memberikan layanan kesehatan

8.   Salinan permintaan dari pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, rontgent, patologi anatomi dan lain-lain) berikut hasil salinan medisnya

Catatan:

Apabila Klaim disetujui oleh Kantor Pusat Prudential Life Assurance, maka akan dilakukan pembayaran atas manfaat asuransi sesuai dengan persetujuan Prudential Life Assurance selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen lengkap telah diterima Prudential Life Assurance.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.